Tan Malaka Juga Nggak Percaya DPR!

Siapa yang nggak kenal Tan Malaka? Pasti banyak, terutama generasi yang lahir dan besar di jaman Orde Baru. Tan Malaka adalah sosok yang sangat dekat dengan komunisme, ideologi yang sangat diharamkan oleh penguasa di jaman Orde Baru. Ia pernah menjadi ketua Komunis Internasional di wilayah Asia Timur dan termasuk tokoh terkemuka Partai Komunis Indonesia. Mungkin karena itulah, buku-buku yang ditulis Tan Malaka dan bahkan sosok Tan Malaka sendiri jarang sekali dibahas atau diperkenalkan pada generasi muda di jaman Orde Baru.  Gue yang termasuk generasi yang lahir dan besar di jaman itu juga sama sekali nggak familiar dengan sosok Tan Malaka, sebelum setahun belakangan ini, ketika program acara tempat gue kerja sedikit membahas tentang Tan Malaka, dan sebelum gue beli buku Seri Bapak Bangsa Tempo, yang salah satunya tentang Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan.

Ibrahim datuk Tan Malaka adalah pejuang kemerdekaan. Sebenarnya kedekatannya dengan komunisme semata-mata karena ia melihat bahwa ideologi itu dapat membantu negaranya yang terjajah untuk merdeka. Dia memiliki mimpi dan gagasan tentang Indonesia yang merdeka, dan menuliskan gagasan itu sebelum bapak bangsa lain menuliskannya. Bahkan dalam buku ‘Tan Malaka, Bapak Republik yang Dilupakan’, disebutkan bahwa Tan Malaka adalah tokoh pertama yang menggagas secara tertulis konsep Republik Indonesia:

Tan menulis buku Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) di tahun 1925, jauh lebih dulu dibanding Mohammad Hatta yang menulis Indonesia Vrije (Indonesia Merdeka) sebagai pleidoi di depan pengadilan Belanda di Den Haag (1928), dan Bung Karno, yang menulis Menuju Indonesia Merdeka (1933). Buku Naar de Republiek dan Massa Actie (1926) yang ditulis dari tanah pelarian itu telah menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia.

Nggak hanya berhenti pada mimpi dan gagasan, Tan Malaka juga aktif memperjuangkan gagasan-gagasannya. Dalam perjalanan memperjuangkan gagasan-gagasannya, Tan Malaka seringkali dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah kolonial, hingga Tan Malaka harus hidup selama bertahun-tahun dengan berpindah-pindah, dalam berbagai penyamaran dan –ketika tertangkap– dalam pembuangan di berbagai daerah, tak hanya di Indonesia tapi juga negara lain, seperti Belanda, Uni Soviet, Jerman, Cina, Filipina, Singapura, Malaysia, dll. Semasa hidupnya Tan Malaka memiliki 23 nama samaran, pernah ditahan di 13 penjara, dan menguasai 8 bahasa.

Sekarang, Republik Indonesia yang diimpikan Tan Malaka sudah merdeka dari penjajah 65 tahun lamanya. Tapi masalah yang dihadapi belum habis, sekarang mungkin bisa dibilang lebih ironis, penjajahnya kali ini adalah orang-orang dari bangsa kita sendiri: pemerintah , pejabat, dan politisi korup. Indonesia adalah negara hukum, semua hal berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan hukum, karena itu bisa dibilang bahwa hulu dari semua potensi perilaku korup ada di DPR, pihak yang berwenang dalam membuat undang-undang.

gambar:tribunnews.com

Nggak heran kalau semakin lama semakin banyak masyarakat yang skeptis dan bahkan apatis pada apapun yang dilakukan wakil rakyat di DPR, karena Tan Malaka ternyata juga nggak percaya DPR! Dalam negara Republik Indonesia yang diimpikan Tan Malaka, ternyata DPR nggak termasuk dalam elemen sistem pemerintahannya. Berpuluh tahun lalu, Tan Malaka sudah bisa memprediksi akan seperti apa kelakuan orang-orang ditempatkan di parlemen. Tan Malaka yakin bahwa dengan ditempatkan di DPR, wakil rakyat justru akan terkondisikan untuk kesulitan menjalankan perannya dengan baik. Dalam buku Tan Malaka, Bapak Republik yang Dilupakan, Hasan Nasbi A. menjelaskan sikap Tan Malaka tentang DPR:

Tan Malaka sejatinya tak percaya terhadap parlemen. Bagi Tan Malaka, pembagian kekuasaan yang terdiri atas eksekutif legislatif dan parlemen hanya menghasilkan kerusakan. Pemisahan antara orang yang membuat undang-undang dan yang menjalankan aturan menimbulkan antara aturan dan realitas. (…)

Demokrasi dengan sistem parlemen melakukan ritual pemilihan sekali dalam 4, 5, atau 6 tahun. Dalam kurun waktu demikian lama, mereka sudah menjelma menjadi kelompok sendiri yang sudah berpisah dari masyarakat. Sedangkan kebutuhan dan pikiran rakyat berubah-ubah. Karena para anggota parlemen itu tak bercampur baur lagi dengan rakyat, seharusnya mereka tak berhak lagi disebut sebagai wakil rakyat.

Gambar: wakoranews.co.cc

Konsekuensinya adalah parlemen memiliki kemungkinan sangat besar menghasilkan kebijakan yang hanya menguntungkan golongan yang memiliki modal, jauh dari kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Menurut Tan, parlemen dengan sendirinya akan tergoda untuk berselingkuh dengan eksekutif, perusahaan, dan perbankan.

(…)

Akhirnya, parlemen di mata Tan Malaka tak lebih dari sekadar warung tempat orang-orang adu kuat ngobrol. Mereka adalah para jago berbicara dan berbual, bahka kalau perlu sampai urat leher menonjol keluar. Tan Malaka menyebut anggota parlemen sebagai golongan tak berguna yang harus diongkosi negara dengan biaya tinggi.

Kalau kita ingat-ingat lagi perilaku wakil rakyat kita di DPR, pasti sulit rasanya untuk tidak setuju pada apa yang diprediksi Tan Malaka. Kalau begini ceritanya, kira-kira sampai kapan ya bangsa kita terus dijajah oleh bangsa sendiri?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s