Hari Sumpah Pemudi, Awal Gerakan Perempuan di Indonesia

Gerakan perempuan di tanah air sudah dimulai sejak 1910.  Saat itu telah ada organisasi perempuan yang merupakan bagian dari Budi Utomo. Tapi sebagai organisasi yang berdiri sendiri, organisasi perempuan di Indonesia pertama kali berdiri pada tahun 1912, yang diberi nama Putri Mahardika.

Gerakan perempuan di tingkat nasional terlihat saat diselenggarakannya konferensi perempuan pertama, tak lama setelah Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928, yaitu  tanggal 22 Desember 1928. Saat itulah pertama kalinya organisasi perempuan dari berbagai daerah di nusantara berkumpul dan mulai membahas isu nasionalisme, namun juga tetap tak lepas dari isu perempuan seperti perkawinan dan pendidikan. Ruth Indiah Rahayu*, aktivis perempuan, menyebutnya hari itu sebagai Hari Sumpah Pemudi. Konferensi itulah yang menjadi dasar dijadikannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu di Indonesia.

Memasuki tahun 1940-an, gerakan perempuan mengalami perubahan. Saat itu gerakan perempuan mengalami hambatan karena fasisme Jepang mulai masuk ke Indonesia. Gerakan perempuan mulai stabil setelah berakhirnya masa kolonialisasi dan Indonesia telah memperoleh kemerdekaan. Di era pimpinan presiden Soekarno, tahun 1950-an, mulai berdiri organisasi-organisasi perempuan baru seperti Sedar, Perempuan Marhaen, dll. Namun ada juga organisasi pra kemerdekaan yang masih bertahan, yaitu Perwani. Berbagai organisasi perempuan mulai tumbuh, mulai dari yang bersifat otonom hingga yang merupakan afiliasi dari partai. Seluruh organisasi perempuan yang ada, bergabung dalam satu wadah, yaitu federasi Kowani.

Perkembangan di Era Soekarno

Di masa kepemimpinan presiden Soekarno, organisasi perempuan cukup berkembang. Karena di awal kemerdekaan semua organisasi baru bisa tumbuh dan berkembang dengan leluasa, presiden mendukung berbagai gerakan yang ada.  Salah satu bentuk dukungan Soekarno terhadap gerakan perempuan adalah dengan ditulisnya buku Sarinah, mengenai perjuangan perempuan. Setelah buku Sarinah ditulis, muncul berbagai spekulasi mengenai siapa sebenarnya sosok Sarinah yang ditulis Soekarno. Ada yang berpendapat bahwa Sarinah adalah perempuan tua yang merawat Soekarno ketika kecil, tapi  Ruth Indiah Rahayu berpendapat bahwa Sarinah hanyalah tokoh imajinasi Soekarno mengenai sosok perempuan pejuang.

Partai pimpinan Soekarno, PNI, juga memiliki organisasi perempuan, yaitu Wanita Demokrat. Namun ketika Soekarno gencar menyerukan ajakan revolusi untuk melawan imperialisme, organisasi Wanita Demokrat justru tidak berani menjawab ajakan tersebut. Satu-satunyna organisasi perempuan yang menyatakan berani ikut melawan imperialisme saat itu adalah Gerwani.

Organisasi Gerwani yang memiliki reputasi kurang baik di masyarakat karena sering dihubung-hubungkan dengan pemberontakan PKI ini sebenarnya merupakan organisasi perempuan otonom yang tidak berafiliasi dengan PKI. Awalnya, Gerwani berasal dari organisasi perempuan bernama Gerwis, yang merupakan fusi dari 7 organisasi perempuan yang berjuang melawan penjajah Jepang. Di tahun 1954, Gerwis berubah menjadi Gerwani, dan memperluas perjuangannya menjadi perjuangan yang berorientasi pada rakyat. Karena itu Gerwani banyak berhubungan dengan organisasi pro rakyat lain seperti Barisan Tani Indonesia, PKI, dan organisasi lain yang gencar melawan imperialisme.

Selain memperjuangkan masalah-masalah rakyat secara umum, sebagai organisasi perempuan, Gerwani juga gencar memperjuangkan isu-isu perempuan, terutama isu Poligami dan pernikahan dini. Namun Gerwani sempat menerima kritik keras di tahun 1952. Ketika itu, berita sedang hangat memberitakan rencana presiden Soekarno untuk menikah lagi dengan Hartini. Berbagai organisasi perempuan turun ke jalan menyuarakan perlawanan mereka menentang sikap presiden Soekarno yang akan berpoligami. Namun, Gerwani yang sebelumnya keras melawan poligami saat itu justru mengambil sikap abstain dan tidak ikut turun ke jalan. Banyak pihak menuding Gerwani lebih mementingkan kepentingan politik ketimbang memperjuangkan masalah perempuan. Ruth sempat menanyakan kepada ketua Gerwani, Umi Sardjono mengenai hal tersebut. Dari Umi, Ruth memperoleh jawaban bahwa sikap abstain Gerwani saat itu disebabkan karena ada dilema yang dihadapi Gerwani. Di satu sisi Gerwani sebagai organisasi perempuan memang menentang poligami. Namun di sisi lain, Gerwani juga memandang Soekarno sebagai tokoh utama yang menentang dan ingin mengusir imperialisme, hal yang juga  tengah diperjuangkan Gerwani.

Perjanjian Meja Bundar menghasilkan kesepakatan yang merugikan Indonesia. Meskipun Belanda sepakat meninggalkan Indonesia, tapi Belanda ingin tidak ada aset nasional yang dinasionalisasi. Jadi dengan menerima kesepakatan KMB, berarti imperialisme di bidang ekonomi tetap masih ada. Soekarno merupakan sosok utama yang memimpin perlawanan untuk mengusir imperialisme Belanda di Indonesia. Karena dilema itu, akhirnya Gerwani mengambil sikap untuk abstain dan tidak ikut turun aksi menentang poligami Soekarno.

Pengerdilan Peran Perempuan di Era Soeharto

Situasi jauh berbeda terjadi di jaman kepemimpinan otoritarian presiden Soeharto. Saat itu pemerintah memberlakukan azas tunggal yang diterapkan pada berbagai aspek, termasuk juga organisasi perempuan. Pemerintah menyeragamkan topik perjuangan organisasi-organisasi perempuan yang diwadahi oleh Kowani agar sesuai dengan tujuan pembangunan.

Azas Tunggal yang dicanangkan pemerintah untuk menyeragamkan pergerakan perempuan dituangkan dalam Panca Dharmawanita:

1.Wanita sebagai pendamping suami
2.Fungsi utama wanita adalah reproduksi
3.Wanita sebagai pengatur ekonomi keluarga
4.Wanita merupakan pencari nafkah tambahan di keluarga
5.Wanita boleh berorganisasi namun tidak masuk di ranah politik

Penyeragaman terutama terlihat pada organisasi inti Kowani yaitu PKK dan Dharmawanita. Perjuangan perempuan terbatas pada hal-hal seperti menyokong suami, menyukseskan Keluarga Berencana, membantu prestasi suami sebagai pejabat, hingga perempuan tidak lagi leluasa memperjuangkan masalah-masalah perempuan. Hal ini semakin terlihat ketika Kowani menolak ajakan memperjuangkan nasib Tenaga Kerja Indonesia dan Pembantu Rumah Tangga di tahun 1980. Karena penyeragaman itu, pergerakan perempuan mengalami berarti kemunduran di jaman presiden Soeharto dibandingkan pada jaman kepemimpinan Soekarno.

Organisasi Perempuan yang gencar melakukan perjuangan juga mengalami tekanan. Tekanan paling besar dialami oleh Gerwani. Pasca peristiwa pembunuhan Jendral, Gerakan 30 September 1965, Gerwani gencar dikabarkan terlibat aksi tersebut. Anggota Gerwani santer dikabarkan menari-nari telanjang di depan para jendral yang disekap, dan menyiksa mereka sebelum akhirnya mereka dibunuh. Banyak pihak akhirnya ikut mengambil kesempatan untuk menyerang Gerwani untuk membalas dendam, karena sebelumnya Gerwani keras menentang poligami dan pernikahan dini di masyarakat.

Pasca G30S, pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto menjadikan Gerwani sebagai momok, sebagai sosok yang jalang dan keji. Pemerintah menakut-nakuti organisasi perempuan yang mulai berani melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan menyamakan mereka dengan Gerwani, hingga banyak yang tunduk diazastunggalkan pemerintah. Di masa kepemimpinan Soeharto, Gerwani juga seolah dijadikan penghancuran gerakan melawan imperialisme.

Perlawanan akhirnya muncul. Di tahun 1980-an terjadi arus balik yang menentang gerakan perempuan yang diazastunggalkan oleh Soeharto. Saat itu terjadi perang antar organisasi perempuan, yaitu antara Kowani dan feminis era 80-an. Perlawanan dilakukan untuk memperjuangkan kembali hak politik perempuan yang sebenarnya sudah ada sejak jaman Soekarno tapi dimandulkan di jaman Soeharto. Perlawanan juga muncul dipicu terjadinya berbagai konflik kekerasan terhadap perempuan di masa Orde Baru, seperti di konflik Aceh dan peristiwa di tahun 1965. Puncaknya, perlawanan muncul dipicu adanya kasus kekerasasan pada perempuan yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Gerakan perempuan saat itu akhirnya berhasil mendirikan Komnas Perempuan yang menjadi saluran organisasi yang memperjuangkan HAM perempuan.

**

Dari ngobrol dengan Ruth Indiah Rahayu, aktivis perempuan, Ketua Dept Pendidikan & Propaganda Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja dan Anggota Barisan Perempuan Indonesia,8/4/11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s