Momok Pendidikan Nasional Bernama Ujian Nasional

Dari tahun ke tahun, Ujian Nasional di tanah air selalu mengundang kontroversi. Banyak praktisi pendidikan yang tidak sepakat dengan sistem tolok ukur pendidikan nasional yang dibuat pemerintah melalui Ujian Nasional atau Ujian Akhir Nasional. Utomo Dananjaya, tokoh senior pendidikan nasional salah seorang pendiri lembaga pendidikan Paramadina, salah satunya. Menurutnya UN hanya menambah tingkat putus sekolah di Indonesia, jadi dengan UN pemerintah seperti merencanakan lebih banyak putus sekolah. Utomo menilai sistem UN sudah kuno dan tidak masuk akal. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin ukuran kelulusan hanya dilakukan sekali setelah 3 tahun sekolah. Yang lebih fatal menurutnya, di Indonesia UN justru mencemaskan anak didik, karena seolah-olah masa depan mereka terancam oleh UN: Jika tidak lulus, kesempatan anak untuk meneruskan pendidikan seolah habis.

Meresahkan Murid

Kecemasan anak didik ini diperbesar lagi dengan berbagai usaha sekolah yang terkesan seperti menakut-nakuti anak didik dengan membesar-besarkan ancaman ‘ketidaklulusan’. Di satu sisi mungkin kepala sekolah dan guru ingin meningkatkan tingkat kelulusan sekolahnya, namun Utomo berpendapat bisa jadi juga ada beberapa pihak yang ingin mencari kesempatan dengan mencari tambahan uang dengan memberikan les tambahan atau menjual buku-buku pelajaran tambahan, dan sebagainya.

Di beberapa daerah, beberapa sekolah bahkan juga melakukan solat Istighasah bersama menjelang UN. Utomo berpendapat hal ini bisa menambah tingkat kecemasan anak didik, karena guru seperti memperlihatkan UN sebagai hal yang demikian mengancam hingga harus dihadapi dengan menyelenggarakan solat Istigasah bersama. Jika ada ketidaklulusan nantinya, Utomo mencemaskan bahwa bisa jadi justru muncul kecenderungan pada anak didik untuk menyalahkan Tuhan.

Gugatan Para Guru

Para pengamat dan praktisi pendidikan sebenarnya telah menggugat pemerintah mengenai masalah UN. Mereka sepakat berpendapat bahwa dengan menyelenggarakan UN pemerintah telah melanggar Hak Asasi Manusia, terutama Hak Anak dan Hak Pendidikan. Gugatan para praktisi pendidikan ini dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian dimenangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi. Dan ketika pemerintah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 2008, MA tetap memutuskan pemerintah telah melanggar HAM dengan menyelenggarakan UN. Tapi anehnya, setelah itu Menteri Pendidikan tetap menyelenggarakan UN. Menurut logika mereka UN tetap diselenggarakan karena tidak ada pelarangan pelaksanaan UN oleh MA. Hal ini menimbulkan kekecewaan yang besar di antara para praktisi pendidikan yang menggugat saat itu. Menurut Utomo, setelah itu tidak ada lagi upaya yang signifikan yang dilakukan mereka untuk menggugat pemerintah terkait UN karena mereka sudah lelah menghadapi pemerintah.

Pemborosan Anggaran Negara

Utomo juga beranggapan bahwa selama ini UN hanya menghabiskan anggaran pemerintah saja. Untuk tingkat SD, SMP dan SMA, anggaran yang habis untuk UN sekitar Rp670 milyar. Tapi tidak banyak manfaat UN, seolah justru hanya lebih banyak mencemaskan murid, dan tidak menunjukkan perkembangan pendidikan di daerah. Penyelenggaraan UN di daerah pun lebih banyak terkesan hanya main-main saja, soal ujian seringkali bocor, ada mencontek massal, dll. Utomo menilai pemerintah memiliki pendapat bahwa pendidikan anak di Indonesia adalah tanggung jawab orangtua. Padahal di UUD 45, pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan dengan demikian wajib bagi pemerintah untuk membiayai pendidikan. Utomo mengingatkan bahwa UUD 45 adalah UU tertinggi di negeri ini, dan UU ini telah dilanggar oleh pemerintah, yaitu Pasal 31 (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Konstitusi 1945 asli dan pertama (1999), kedua (2000), ketiga (2001) dan keempat (2002) amandemen.

Meskipun anggaran pendidikan dari APBN relatif besar, mencapai lebih dari Rp 200 triliun, tapi menurut pengamatan Utomo anggaran itu tidak sepenunhnya digunakan untuk membiayai pendidikan dasar. Dari jumlah itu, lebih dari 60%nya digunakan untuk membayar gaji guru, pendidikan militer, dan pendidikan lain yang diselenggarakan pemerintah. Padahal seharusnya yang dibiayai sepenuhnya adalah pendidikan dasar, tingkat SD hingga SMP.

Pendidikan Karakter Terabaikan

Mengapa pemerintah bersikukuh menyelenggarakan UN meskipun mendapat tentangan dari para guru dan pengamat pendidikan? Utomo melihatnya lebih karena pemerintah tidak ada pekerjaan lain. Dengan diselenggarakannya UN, pemerintah jadi memiliki kesibukan nasional. Utomo sangat menyayangkan hal ini karena yang paling terancam dengan hal itu adalah para murid. Misalnya, bagi murid SD kalau tidak lulus UN, seolah habislah kesempatan untuk belajar ke SMP. UN pun di daerah seolah dilakukan dengan main-main. Karena ingin tingkat kelulusan yang tinggi di sekolah, guru membiarkan atau bahkan mengkoordinir contek massal. Fenomena contek massal yang muncul ini menunjukkan bahwa UN justru berdampak negatif pada pendidikan karakter murid. Hukuman yang diberikan pada guru yang terlibat contek massal juga hanya ringan, seperti mutasi. Ini seolah menunjukkan bahwa masyarakat kita tidak peduli pada pendidikan karakter.

Utomo memberikan perbandingan, Di Amerika Serikat, ujian nasional dilakukan hanya untuk mengetahui education progress dari tiap wilayah. Jadi ujian nasional tidak hanya dilakukan di akhir, tapi bisa kapan saja secara berkala. Ujian nasional juga tidak dilakukan untuk menentukan kelulusan para peserta didik di Amerika. Meski demikian, kecurangan di sekolah juga pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun lalu. Kecurangan itu dilakukan oleh kepala sekolah dan guru yang berjumlah 187 orang, untuk meningkatkan peringkat sekolahnya. Tidak seperti di Indonesia, di Amerika Serikat hal seperti itu dianggap sebagai dosa besar, sehingga semua 187 guru yang terlibat langsung dipecat.

Menurut Utomo, pemerintah seharusnya menyelenggarakan ujian nasional sebagai evaluasi nasional, bukan sebagai penentuan kelulusan siswa. Hasil dari ujian nasional digunakan untuk melihat perkembangan pendidikan perwilayah. Lalu berdasarkan penilaian tersebut pemerintah dapat melakukan perbaikan pendidikan. Namun, dari sikap pemerintah selama ini, Utomo menilai pemerintah selama ini tidak benar-benar ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Contohnya saja, sistem pendidikan SD sejak 1990-an hingga kini tidak ada perubahan yang signifikan. Kalaupun ada perubahan sistem pendidikan di Indonesia, itu dilakukan oleh pihak swasta. Utomo bahkan mengenal beberapa orang yang mendirikan sekolah sendiri hanya agar anaknya bisa sekolah, karena mereka tidak percaya dengan institusi pendidikan yang ada di Indonesia.

Utomo mengatakan bahwa sebenarnya banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan kelulusan siswa selain dengan ujian akhir seperti UAN. Misalnya seperti di salah satu SD yang dibinanya, diberlakukan sistem penilaian otentik. Jadi penilaian dilakukan dengan melibatkan siswa. Sistem penilaian dirundingkan dengan siswa, sehingga siswa bisa ikut belajar menilai dirinya sendiri. Penilaian juga tidak selalu dengan angka. Misalnya jika mengerjakan tugas dapat satu emoticon senyum, kalau benar semua dapat tiga emoticon senyum, dst. Dan di akhir masa belajar dikumpulkan berapa emoticon senyum yang diperoleh anak didik. Setiap 6 bulan diselenggarakan conference student, yaitu pertemuan antara guru, murid, dan orangtua murid. Di conference student, guru tidak hanya menunjukkan hasil belajar murid pada orangtua, tapi murid juga mempresentasikan materi yang telah dikuasainya di depan orangtuanya. Selain itu guru juga menanyakan pada orangtua tentang kepribadian dan sikap murid di rumah, apakah sesuai seperti yang ditunjukkan di sekolah, dll. Dengan itu, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan akademis tapi juga pendidikan kepribadian dan karakter murid.

***

Hasil ngobrol dengan Utomo Dananjaya, Oktober 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s